Pemprov DKI Gagal Paham Soal Kartu Imunisasi

21-05-2018 / KOMISI IX

 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai gagal memahami persoalan syarat masuk TK dan SD dengan memiliki kartu imunisasi anak. Kepemilikan kartu tersebut bagi calon siswa tetaplah penting. Ini bukan persoalan mempersulit akses masuk sekolah. Bagaimana pun pencegahan potensi penyakit yang menyerang para calon siswa harus dilakukan.

 

“Rencana Pemprov DKI meniadakan kartu imunisasi anak sebagai syarat masuk TK dan SD merupakan rencana yang kontraproduktif. Argumentasi Pemprov soal peniadaan syarat kartu imunisasi anak yang bertujuan agar semua anak memiliki akses sekolah, merupakan alasan yang missleading,” papar Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (21/5/2018).

 

Menurut politisi dapil Jakarta II itu, kepemilikan kartu imunisasi anak sangatlah penting sebagai bentuk perhatian keluarga pada kesehatan putra-putrinya. Persoalan masih banyak anak yang belum melakukan imuniasi, di situlah mestinya Pemprov DKI gencar mendata dan menggelar imunisasi kepada semua anak. Jejaring Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta harus dimanfaatkan.

 

Apalagi, kata Okky, vaksin imunisasi ini tersedia gratis, karena memang menjadi program pemerintah. Jadi, tidak ada alasan anak-anak tidak dapat mengakses imunisasi. “Pemprov DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara semestinya menjadi pilot project dalam penyelenggaraan imunisasi bagi anak-anak. Imunisasi lengkap bagi anak-anak sebagai syarat masuk sekolah semestinya dapat diterapkan di seluruh Indonesia,” tulis Okky dalam rilisnya.

 

Dalam RPJMN 2019, Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan mencapai 95 persen. Dengan adanya syarat kepemilikan kartu imunisasi anak, tentu target UCI bisa segera tercapai. Kewajiban ini sekaligus juga mengefisienkan anggaran untuk imunisasi. “Belajar dari wabah difteri beberapa waktu lalu, menjadikan program imunisasi difteri dilakukan secara massal. Tentu jauh lebih efisien jika imunisasi dilakukan secara konsisten kepada anak-anak yang sifatnya pencegahan daripada melakukan imunisasi massal,” tutupnya. (mh/sc)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...